by

Malbar Diserang PMK, Waket DPRD Kabupaten Malang Bilang Begini

Wakil Ketua (Waket) DPRD Kabupaten Malang Sodikul Amin. (ist)

Beritamalang.media – Hingga kini penanganan terhadap 11 ribu ekor lebih ternak terkena PMK (update) terus dilakukan, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodikul Amin mempunyai sejumlah telaah serta solusi.

“Jumlah ternak terpapar PMK di Kabupaten Malang ada sebanyak 11 ribu ekor. Saya melakukan sidak langsung ke beberapa peternak. Ada beberapa telaah dan solusi mengatasinya,” tegas Sodikul Amin baru-baru ini.

Diperoleh keterangan jika Pemkab Malang berupaya memberikan dana untuk anggaran penanganan PMK.
“Untuk nilai anggaran penanganan tanggap darurat akan dimatangkan,” tandas Sodikul Amin.

Dikatakannya jumlah anggaran masih belum ditentukan, sebab masih harus memastikan validitas data terkait jumlah ternak yang tersuspek PMK. Diharapkan beberapa hari ke depan sudah ada titik terang.

Berdasarkan catatan Dinas Peternakan Kabupaten Malang, dari jumlah tersebut, terbanyak masih ada di wilayah Malang Barat meliputi Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon.

Dari total sapi terindikasi PMK, 70 persen berasal dari Malang Barat yakni Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon. Sedangkan sekitar 30 persen sisanya tersebar di 13 kecamatan lain.

Ia menilai sudah ada sejumlah kemajuan dari Pemkab Malang dalam penanganan wabah PMK. Hal tersebut ditunjukkan dengan rapat koordinasi antara Pemkab Malang, DPRD dan beberapa perwakilan koperasi peternak beberapa waktu lalu, memitigasi memetakan daerah terdampak dan update untuk memaksimalkan anggaran yang akan diakomodir dari BTT (belanja tak terduga).

Politisi Partai NasDem ini menuturkan dalam waktu dekat akan terbit surat keputusan (SK) Bupati Malang terkait langkah-langkah yang lebih mendetil terkait penanganan wabah PMK dan Ia berharap ada sinergi untuk penanganan PMK.

Diungkapkannya imbas dari wabah PMK ini, produktifitas susu di wilayah Pujon menurun dari 114 ton per hari, menjadi tinggal 70 ton per hari.

Ia berharap upaya penanggulangan menjadi satu skema untuk bisa dikaji serius oleh Pemkab Malang. Karena mewabahnya PMK yang mempengaruhi ekonomi masyarakat ini tentu diluar prediksi semua pihak sehingga diperlukan kecepatan akselerasi.

Dijelaskannya Pemkab Malang juga dinilai perlu menunjukan komitmennya dalam penanganan dan pengendalian wabah PMK ini. Sehingga, penanganannya tidak hanya dipasrahkan kepada peternak ataupun lembaga yang secara langsung menaungi aktifitas ekonomi di sektor peternakan.

“Pemerintah juga harus ada stimulan. Misalnya seperti memberikan obat, sambil menunggu vaksin dan jika diperlukan, ada anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikepras sebagai wujud pemerintah berkomitmen serius, mumpung masih terisolir di Malang Barat,” pungkasnya. (Had)

News Feed